ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA PORTUGAL

PEMBUKAAN

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di Portugal bersepakat untuk menyatukan diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Portugal. Hal ini merupakan bentuk perwujudan untuk turut serta memelihara dan membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pelajar Indonesia di Portugal sebagai insan Indonesia berhak dan berkewajiban untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta berperan aktif bagi perdamaian dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama Nama organisasi adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Portugal, selanjutnya disingkat dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal.

Pasal 2

Kedudukan Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal berkedudukan di kota Lisabon, Portugal.

Pasal 3

Waktu Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal didirikan di Braga, pada tanggal 9 Oktober 2010.

BAB II
DASAR DAN ASAS

Pasal 4

Dasar Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.Pasal 5 Asas Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal berasaskan Pancasila.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi

Terbentuknya insan akademis yang bertanggung jawab dalam meningkatkan Indonesia untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta berkontribusi bagi perdamaian dunia.

Pasal 7

Misi

a. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar anggota.
b. Mengembangkan potensi dan kreativitas anggota.
c. Menjalin dan membina hubungan organisasi baik internal maupun eksternal.
d. Menyikapi isu nasional dan global.

BAB IV
SIFAT DAN BENTUK

Pasal 8
Sifat Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal bersifat independen.Pasal 9 Bentuk Portugal berbentuk perhimpunan yang meliputi seluruh wilayah Portugal.

BAB V
KEDAULATAN/ KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 10
Kedaulatan/ kekuasaan tertinggi organisasi sepenuhnya berada pada Kongress Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

a. Struktur organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal terdiri dari Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat.
b. Pelindung Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal adalah Duta Besar Republik Indonesia di Portugal.

BAB VII
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 12

Alat kelengkapan organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal terdiri dari Kongres dan Rapat Pengurus.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Keanggotaan terdiri dari anggota biasa, anggota muda, dan anggota kehormatan yang terdaftar dalam sistem informasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal.

Pasal 14

Anggota biasa adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi atau pelatihan di wilayah Portugal.

Pasal 15

Anggota muda adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada salah satu lembaga non pendidikan tinggi atau pelatihan di wilayah Portugal.

Pasal 16

Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah berjasa dalam membina dan membantu PPI Portugal.

BAB IX

KUORUM

Pasal 17

Kuorum Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta ••• dari jumlah anggota biasa ditambah 1.

Pasal 18

Apabila pasal 17 belum terpenuhi, maka sidang ditunda 2×15 menit dan setelah itu dinyatakan sah.

Pasal 19

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak dicapai mufakat maka dilakukan lobby, jika masih tidak mencapai mufakat maka dilakukan votting.

BAB X

ASET ORGANISASI

Pasal 20

Aset organisasi berupa segala milik organisasi yang didapat dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ ART.

BAB XI

ANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran Pelanggaran adalah segala bentuk ketidakpatuhan terhadap AD/ ART, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Pasal 22

Sanksi Sanksi yang dimaksud adalah tindakan organisasi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai pasal 21.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

Pasal 24

Perubahan Anggaran Dasar harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota biasa.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA PORTUGAL

BAB I

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 1

a. Melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan dan Bab III Anggaran Dasar.
b. Memotivasi dan membimbing untuk melakukan pengembangan ilmiah melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang.
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan anggota demi keberlanjutan organisasi.
d. Melaksanakan kegiatan untuk kesejahteraan anggota.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Pengurus Pusat

a. Pengurus Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat Pengurus Pusat.
b. Segala sesuatu yang menyangkut Perhimpunan Pelajar Portugal harus menggunakan nomor surat dan yang menulis adalah sekretaris umum.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pengurus

a. Pengurus mewakili organisasi baik internal maupun eksternal.
b. Pengurus berkewajiban melaksanakan Keputusan Kongres.
c. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat dibawahnya.
d. Pengurus berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
e. Masa kepengurusan adalah 1 tahun.
f. Masa jabatan pengurus dibatasi maksimal 2 (dua) kali.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Dewan Penasihat
a. Berkewajiban melaksanakan hasil Kongres.
b. Berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat baik diminta maupun tidak diminta.
c. Masa kepengurusan 1 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

BAB III
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 6
Kongres

a. Kongres adalah kedaulatan/ kekuasaan tertinggi organisasi.
b. Kongres diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
c. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul 2/3 jumlah anggota dan disampaikan melalui Pengurus Pusat.
d. Peserta Kongres adalah seluruh anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal.
e. Satu orang peserta Kongres mewakili 1 (satu) hak suara.
f. Persidangan dalam Kongres diatur berdasarkan tata tertib Kongres yang dibuat oleh panitia Kongres dan disahkan oleh Kongres.
g. Kongres bertugas :
1. Meminta dan menilai pertanggungjawaban program kerja Pengurus Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal.
2. Menentukan Garis-Garis Besar Program Kerja Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal
3. Memilih Ketua Umum dan Dewan Penasihat.

Pasal 7

Rapat Pengurus
a. Rapat pengurus dihadiri oleh Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Portugal.
b. Rapat pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (kali) dalam sebulan.
c. Rapat pengurus bertugas :
1. Menjalankan fungsi koordinasi Pengurus
2. Menjalankan program kerja Pengurus
3. Mengevaluasi kinerja Pengurus
4. Mengambil kebijakan strategis terkait kepentingan organisasi

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa :
a. Memiliki hak hadir dan hak bicara dalam Kongres
b. Berhak memilih dan dipilihc. Berkewajiban menaati AD/ ART serta Keputusan-Keputusan Kongresd. Berkewajiban menjaga nama baik negara dan organisasi

2. Anggota Muda :
a. Memiliki hak hadir dan hak bicara dalam Kongres
b. Berkewajiban menaati AD/ ART serta Keputusan-keputusan Kongres
c. Berkewajiban menjaga nama baik negara dan organisasi

3. Anggota Kehormatan :

a. Memiliki hak hadir dan hak bicara dalam Kongres
b. Berkewajiban menaati AD/ ART serta Keputusan-keputusan Kongres
c. Berkewajiban menjaga nama baik negara dan organisasi

Pasal 9

Masa keanggotaan berakhir apabila :
1. Meninggal dunia
2. Tidak lagi menetap di Portugal bagi anggota biasa dan anggota muda
3. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Pengurus Pusat

BAB V
ASET ORGANISASI

Pasal 10

Iuran Anggota Anggota Biasa wajib membayar iuran uang pangkal dan iuran bulanan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat

BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran Pelanggaran meliputi :
a. Pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang mengganggu keberlangsungan organisasi, dan yang berhak menentukan ketentuan pelanggaran tersebut adalah rapat seluruh pengurus.
b. Pelanggaran berat yaitu pelanggaran yang dapat mencemarkan dan atau membahayakan nama baik organisasi dan negara.
c. Keputusan untuk jenis pelanggaran akan ditentukan pada rapat Pengurus Pusat.

Pasal 12

Sanksi Sanksi atas pelanggaran meliputi :

a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi berupa teguran lisan hingga teguran tertulis.
b. Pelanggaran berat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis hingga pencabutan keanggotaan.
c. Sanksi untuk jenis pelanggaran akan ditentukan pada rapat Pengurus Pusat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam:

1. Ketetapan-ketetapan Kongres.
2. Peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Pengurus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang lebih tinggi.